PATI, inaraa.id – Kekeringan panjang di Kabupaten Pati tidak hanya berdampak terhadap kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga mulai menjadi ancaman bagi sektor pertanian. Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Kabupaten Pati.
Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PPP, Muslihan, mengatakan persoalan air harus dilihat secara menyeluruh karena sebagian masyarakat Pati menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian.
“Air bukan hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Petani juga sangat bergantung pada ketersediaan air. Kalau kemarau semakin panjang, tentu produktivitas pertanian juga ikut terancam,” kata Muslihan.
Ia meminta pemerintah tidak berhenti pada penyaluran air bersih untuk kebutuhan konsumsi. Penanganan juga perlu diarahkan pada penyediaan sumber air yang dapat mendukung sektor pertanian di wilayah rawan kekeringan.
Data Pemkab Pati menunjukkan dampak kekeringan juga menyentuh lahan pertanian. Pada pertengahan September, sekitar 1.700 hektare lahan dilaporkan terdampak kondisi kekeringan.
Muslihan menilai kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem penyediaan air yang lebih permanen.
“Kalau setiap tahun kita hanya mengandalkan dropping air, persoalan akan berulang. Harus mulai dipikirkan infrastruktur air yang bisa digunakan masyarakat dan petani dalam jangka panjang,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah melakukan pemetaan wilayah pertanian yang paling rawan kekeringan sehingga pembangunan sumur dalam, embung maupun sarana penampungan air dapat dilakukan secara lebih tepat.
“Pembangunan infrastruktur air harus berdasarkan kebutuhan dan karakter wilayah. Jangan sampai ketika kemarau datang baru kita mencari sumber air,” pungkasnya.
(ADV)
