PATI, inaraa.id – Persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak 2027 di Kabupaten Pati mulai menjadi perhatian DPRD. Salah satu langkah yang tengah dikawal adalah penyelesaian revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Desa agar seluruh tahapan pemilihan memiliki landasan hukum yang jelas.
Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, menyampaikan bahwa pembahasan revisi regulasi tersebut perlu segera dituntaskan melalui koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah. Pasalnya, sebanyak 65 desa dijadwalkan menggelar Pilkades menyusul berakhirnya masa jabatan kepala desa pada Maret 2027.
Menurut Narso, kepastian regulasi menjadi kebutuhan mendasar agar pemerintah desa dapat menyusun perencanaan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan sejak jauh hari. Jangan sampai belum rampungnya aturan justru menghambat tahapan yang harus segera dijalankan di tingkat desa.
Ia menilai, kesiapan regulasi akan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat, sekaligus meminimalkan potensi persoalan hukum selama proses Pilkades berlangsung.
Selain untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa, revisi Perda tersebut juga diharapkan mampu menyesuaikan ketentuan pemerintahan desa dengan perkembangan kondisi saat ini.
Narso menekankan pentingnya penyempurnaan aturan agar tidak hanya berorientasi pada kebutuhan Pilkades 2027, tetapi juga dapat menjadi pedoman dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.
Untuk itu, Komisi A DPRD Pati akan terus mendorong komunikasi dan pembahasan bersama pihak terkait hingga proses revisi regulasi tersebut selesai dan ditetapkan.
Dengan adanya kepastian hukum serta persiapan yang terencana, pelaksanaan Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Pati diharapkan dapat berjalan tertib, demokratis, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(ADV)
