PATI, inaraa.id – Komisi A DPRD Kabupaten Pati menyoroti keterbatasan anggaran yang dialami Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Persoalan tersebut menjadi perhatian saat rapat kerja antara Komisi A DPRD Pati dan Disdukcapil.
Anggota Komisi A DPRD Pati, Suharmanto, mengatakan pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu layanan dasar yang harus tetap berjalan optimal. Oleh karena itu, kebutuhan anggaran Disdukcapil perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Menurutnya, dalam rapat kerja terungkap bahwa sejumlah kebutuhan operasional Disdukcapil masih menghadapi keterbatasan pendanaan. Kondisi itu dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila tidak segera diantisipasi.
“Komisi A sudah menekankan bahwa kebutuhan Disdukcapil ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan layanan administrasi kependudukan hanya karena keterbatasan anggaran,” ujar Suharmanto.
Ia menjelaskan, kebutuhan yang dimaksud meliputi pengadaan bahan pendukung pencetakan dokumen kependudukan, pemeliharaan perangkat pelayanan, hingga dukungan operasional lainnya yang dibutuhkan setiap hari.
Sebagai fungsi pengawasan, DPRD akan terus memantau perkembangan kebutuhan anggaran di Disdukcapil. Komisi A juga meminta dinas terkait menyusun prioritas program yang benar-benar mendesak agar pelayanan tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran.
Suharmanto menegaskan bahwa administrasi kependudukan merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah harus memastikan pelayanan tersebut tidak mengalami gangguan.
“Dokumen kependudukan menjadi syarat dalam berbagai urusan masyarakat. Kami berharap ada perhatian khusus agar pelayanan tetap berjalan dengan baik dan kebutuhan anggaran yang mendesak bisa segera dicarikan solusi,” pungkas politisi Partai Demokrat tersebut.
(ADV)
