PATI – Penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dari anggaran pemerintah daerah sering kali menyisakan catatan kritis terkait aspek pemerataan di lapangan. Guna mengantisipasi adanya ketimpangan distribusi, Komisi B DPRD Kabupaten Pati berkomitmen untuk memperketat fungsi pengawasan terhadap proses verifikasi kelompok tani penerima manfaat.
Parlemen menginginkan agar bantuan mesin seperti traktor roda empat, mesin pompa air, hingga combine harvester (mesin panen) benar-benar jatuh ke tangan kelompok tani yang aktif dan sangat membutuhkan, bukan berdasarkan kedekatan personal atau faktor kedekatan politik tertentu.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Warsiti, menegaskan bahwa transparansi data pengajuan proposal dari desa-desa harus dibuka secara klir demi mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh petani di Pati.
“Selain dukungan bibit dan program pertanian yang berkelanjutan, para petani juga sangat membutuhkan bantuan alat dan mesin pertanian untuk menunjang aktivitas mereka di lapangan. Dengan adanya alat pertanian yang memadai, proses pengolahan lahan hingga panen dapat dilakukan lebih efektif dan efisien,” ungkap Srikandi parlemen tersebut.
Warsiti menambahkan, ketersediaan alat yang cukup di setiap gudang kelompok tani juga akan mencegah terjadinya gesekan antar-warga yang sering kali berebut fasilitas pinjaman alat dari dinas pada saat musim tanam serempak tiba.
Komisi B meminta Dinas Pertanian Kabupaten Pati untuk melakukan audit berkala terhadap keberadaan fisik alsintan yang telah dibagikan pada tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan aset daerah tersebut dirawat dengan baik dan digunakan secara maksimal untuk kepentingan bersama.
