PATI, inaraa. id — Komisi C DPRD Kabupaten Pati meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) tidak menjadikan penyerapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan infrastruktur pada 2026. Kualitas pekerjaan dinilai harus mendapat perhatian yang sama agar hasil pembangunan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Suyono, menyampaikan hal itu setelah mengikuti rapat koordinasi bersama DPUTR. Ia menilai setiap proyek yang dibiayai APBD harus memberikan hasil sesuai perencanaan dan standar yang telah ditetapkan.
“Anggaran memang harus direalisasikan, tetapi jangan sampai mengejar penyerapan kemudian mengabaikan mutu pekerjaan. Infrastruktur harus dikerjakan sesuai spesifikasi dan memiliki manfaat jangka panjang,” ujar Suyono.
Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh sejak proyek mulai dikerjakan hingga tahap penyelesaian. Langkah tersebut penting untuk memastikan apabila ditemukan kekurangan, perbaikannya dapat dilakukan tanpa menunggu pekerjaan selesai.
Suyono mengatakan pembangunan yang hanya mengejar target waktu berisiko menimbulkan persoalan apabila aspek kualitas tidak diperhatikan. Infrastruktur yang cepat selesai tetapi mudah mengalami kerusakan justru dapat menambah kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan maupun perbaikan.
“Jangan sampai proyek selesai sesuai jadwal, tetapi setelah digunakan masyarakat justru cepat mengalami kerusakan. Kualitas harus menjadi bagian utama dari pelaksanaan pembangunan,” tegasnya.
Dalam koordinasi dengan DPUTR, Komisi C mendapatkan informasi bahwa sejumlah pekerjaan infrastruktur tahun 2026 telah berjalan. Adapun nilai pekerjaan yang sudah berkontrak disebut mencapai sekitar Rp102 miliar.
Suyono menilai besarnya nilai proyek tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah daerah diminta memastikan material yang digunakan sesuai ketentuan, pengerjaan mengikuti spesifikasi teknis, serta hasil akhirnya tidak menyimpang dari perencanaan.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi secara berkala. Dengan pemantauan yang dilakukan sejak awal, potensi masalah di lapangan dapat segera diidentifikasi dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan menjelang proyek selesai. Dari awal pelaksanaan harus dipantau. Kalau ada kekurangan, segera dibenahi sehingga hasil akhirnya tetap sesuai standar,” katanya.
Komisi C DPRD Pati, lanjut Suyono, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proyek-proyek yang dilaksanakan DPUTR. DPRD ingin memastikan anggaran daerah yang digunakan untuk pembangunan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang layak dan berkualitas.
“Yang paling penting adalah manfaat yang diterima masyarakat. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar selesai secara administratif,” pungkasnya.
(ADV)
