PATI, inaraa.id – Komisi D DPRD Kabupaten Pati mulai menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pungutan seragam sekolah yang diduga terjadi di salah satu SMP di wilayah Kecamatan Pati Kota. Saat ini, DPRD masih melakukan proses verifikasi sebelum memanggil pihak-pihak yang berkaitan.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan informasi tersebut diterima melalui laporan masyarakat di media sosial. Namun, pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu.
“Informasi itu memang sudah kami terima. Tetapi kami akan memastikan dulu kebenarannya agar langkah yang kami ambil benar-benar berdasarkan fakta,” ujarnya.
Menurut Teguh, verifikasi menjadi tahapan penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan penilaian terhadap sekolah yang bersangkutan. Setelah seluruh informasi terkumpul, Komisi D akan menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan memanggil pihak sekolah untuk meminta penjelasan.
“Kalau memang nanti ditemukan adanya pelanggaran terhadap aturan, tentu akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan DPRD. Namun kami tetap mengedepankan asas kehati-hatian,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh sekolah harus mematuhi ketentuan bahwa PPDB tidak boleh disertai pungutan yang bersifat memaksa maupun praktik yang mengarah pada pengondisian pembelian perlengkapan sekolah.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa masuk sekolah harus mengeluarkan biaya tertentu yang diwajibkan. Pendidikan harus dapat diakses semua kalangan tanpa adanya beban tambahan yang tidak semestinya,” tegas Teguh.
Komisi D berharap proses klarifikasi dapat segera dilakukan sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian. DPRD juga mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan peserta didik baru.
(ADV)
