PATI, inaraa.id – Sebanyak 79 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati resmi dilantik oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, di Pendopo Kabupaten Pati, Kamis (22/10/2026). Dalam pelantikan tersebut, Chandra menyoroti pentingnya menjaga integritas aparatur sipil negara (ASN) dan menghindari perilaku pamer kemewahan atau flexing.
Ia menilai, pejabat pemerintah harus mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan kepedulian terhadap kondisi masyarakat. Terlebih, keadaan ekonomi warga saat ini dinilai belum sepenuhnya membaik, sehingga pejabat dituntut lebih bijak dalam bersikap dan menjalankan tanggung jawabnya.
Chandra juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri dengan dinamika pemerintahan. Menurutnya, keterbukaan dalam menjalankan tugas menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Sekarang ini harus berubah, selalu saya bicarakan. Semua serba transparan. Tetap jaga integritas sebagai ASN. Kami harapkan jangan ada flexing pejabat, mengingat kondisi ekonomi masyarakat belum baik,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pengangkatan puluhan pejabat tersebut dilakukan untuk mengisi posisi yang belum terisi sekaligus menyegarkan struktur birokrasi di lingkungan Pemkab Pati. Penempatan pejabat telah direncanakan agar kekosongan jabatan tidak menghambat pelaksanaan tugas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Banyak kekosongan, ini memang sudah dijadwalkan. Banyak yang kosong dan juga bagian dari penyegaran,” kata Chandra.
Di sisi lain, Pemkab Pati terus mendorong penguatan integritas aparatur melalui koordinasi dan pendampingan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Upaya ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan mencegah potensi penyimpangan.
Pendampingan tersebut tidak hanya ditujukan kepada pejabat di tingkat kabupaten, tetapi juga mencakup kepala desa dan camat sebagai unsur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Pemkab selalu mengundang KPK ke Pati untuk pendampingan. Semua untuk kepentingan masyarakat Pati, semua unsur, kepala desa, camat, kepala OPD. Intinya kami ingin meningkatkan integritas,” ungkapnya.
Chandra berharap, pejabat yang memperoleh penugasan baru mampu menjalankan kewenangannya secara profesional dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa setiap keputusan maupun program pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
“Kita punya tujuan sama, memberikan pengabdian kepada masyarakat Pati,” imbuhnya.
Adapun 79 pejabat yang dilantik menempati sejumlah jabatan administrator dan pengawas, mulai dari camat, sekretaris dinas, kepala bagian, kepala bidang, sekretaris kecamatan, kepala seksi, kepala subbagian, hingga kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD).
Di antara pejabat yang mendapat penugasan sebagai camat, Eko Purwantoro dipercaya memimpin Kecamatan Juwana, Eko Budi Santosa sebagai Camat Gabus, Taufan Wicaksono sebagai Camat Jaken, dan Ponco Arianto sebagai Camat Sukolilo.
Sementara itu, Udi Harsilo Nugroho ditunjuk sebagai Camat Winong, Mimpi Arde Area sebagai Camat Pucakwangi, Wahyu Wuriyanto sebagai Camat Pati, Bambang Setyo Utomo sebagai Camat Tambakromo, Sugiharto sebagai Camat Kayen, Muhammad Roni sebagai Camat Tlogowungu, serta Bisma Susila Utama sebagai Camat Cluwak.
Melalui pelantikan ini, Pemkab Pati berharap pengisian jabatan dan penyegaran birokrasi dapat meningkatkan efektivitas kerja pemerintahan. Para pejabat juga diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang transparan dan berintegritas demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Pati.
