PATI, inaraa.id — Sebanyak 23 tenaga honorer APBD 2005 masih tercatat bertahan di Kabupaten Pati. Keberadaan mereka menjadi perhatian DPRD Pati setelah Forum Tenaga Honorer APBD 2005 menyampaikan aspirasi mengenai tambahan penghasilan.
Anggota Komisi A DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Danu Ikhsan HC, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih ada tenaga yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas pemerintahan tanpa mengalami perubahan status seperti sebagian besar rekan mereka.
“Aspirasi yang disampaikan ini perlu kita lihat secara serius. Mereka tinggal 23 orang, dan masa pengabdiannya sudah sangat panjang. Artinya, ada persoalan yang memang perlu dicarikan solusi,” ujar Danu.
Ia menyebut, sekitar 18 perwakilan hadir dalam audiensi yang digelar bersama Komisi A dan OPD terkait.
Menurut Danu, kondisi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, terutama dalam melihat keberadaan tenaga honorer yang telah lama memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau sebagian besar teman-teman satu angkatan sudah menjadi PNS atau PPPK, sementara masih ada 23 orang yang belum mendapatkan kondisi serupa, tentu aspirasi mereka harus didengarkan,” jelasnya.
Meski demikian, Danu menyadari pemberian tambahan penghasilan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemerintah daerah harus terlebih dahulu melihat ketentuan yang berlaku serta kemampuan anggaran.
Ia berharap hasil audiensi tidak berhenti sebagai penyampaian aspirasi, tetapi dilanjutkan dengan kajian konkret.
“Yang paling penting sekarang jangan berhenti di audiensi. Harus ada kajian dan pembahasan supaya nanti bisa diketahui langkah apa yang memang memungkinkan dilakukan pemerintah daerah,” pungkasnya.
(ADV)
