PATI – Keberhasilan draf perbaikan infrastruktur berskala besar sangat bergantung pada kesiapan teknis dan kecepatan eksekusi dari instansi kedinasan terkait. Menyoroti banyaknya fasilitas publik yang rusak di Pati, jajaran dewan meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mematangkan draf perencanaan lapangan.
DPRD Pati menginginkan agar pemetaan berkas teknis (Detail Engineering Design) untuk proyek jalan, jembatan, dan dinding penahan tanah diselesaikan lebih awal. Hal ini penting guna menghindari keterlambatan draf lelang proyek yang sering kali menjadi biang kerok lambatnya pengerjaan fisik di lapangan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, menyebut koordinasi intensif terus dilakukan bersama jajaran dinas teknis agar draf lokasi kerusakan parah dapat langsung diintervensi begitu kalender anggaran baru dimulai.
“Memang banyak sekali jalan yang perlu diperbaiki, jembatan juga, termasuk talut. Ini sudah kami usulkan ke Dinas PUPR agar segera dilakukan perbaikan,” cetus politisi senior tersebut menegaskan fungsi koordinasinya.
Langkah penganggaran yang berani ini diambil legislatif demi memastikan roda pembangunan fisik tidak berjalan lambat. Parlemen telah memberikan lampu hijau terkait ketersediaan draf pendanaan yang representatif dari APBD.
“Insya Allah tahun 2026 ini akan direalisasikan melalui APBD, dengan anggaran sekitar Rp200 miliar,” jelas Hardi merinci besaran alokasi dana penanganan tersebut.
Komisi terkait di DPRD Pati dipastikan akan melakukan pengawasan berkala ke kantor Dinas PUPR untuk memantau sejauh mana kesiapan draf administrasi proyek, demi memastikan seluruh dana jumbo tersebut terserap secara maksimal dan efisien.
