PATI – Garis perjuangan politik yang berpihak pada “wong cilik” dan penguatan ekonomi marhaen terus diimplementasikan oleh jajaran kader PDI Perjuangan di parlemen Pati. Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Sudi Rustanto, berkomitmen penuh mengawal realisasi program pembinaan dan alokasi anggaran daerah yang menyasar para petani kelapa kopyor kecil.
Sudi menilai, kelapa kopyor merupakan harta karun ekonomi Kabupaten Pati yang harus diproteksi dan dikembangkan lewat kebijakan politik anggaran yang berkeadilan. Dirinya mendesak agar porsi APBD pada sektor pemeliharaan perkebunan rakyat ditingkatkan demi membiayai program pendampingan teknis yang menyeluruh.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, kemandirian ekonomi daerah harus dimulai dari penguatan sektor-sektor produksi yang dikuasai oleh rakyat banyak di pedesaan. Sektor pertanian kelapa kopyor yang menyerap ribuan tenaga kerja lokal adalah pilar utama yang tidak boleh luput dari intervensi pembinaan pemerintah.
“Pendampingan teknis harus diperkuat. Petani perlu mendapatkan pengetahuan terbaru agar produktivitas meningkat dan kualitas buah yang dihasilkan semakin baik,” kata Sudi dalam pernyataan resminya di gedung parlemen.
Ia berjanji akan mengawasi jalannya program kerja Dinas Pertanian secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan operasional, bibit gratis, maupun modul pelatihan teknis benar-benar terdistribusi merata kepada petani yang membutuhkan, bukan hanya berputar di kelompok tertentu.
Sudi menekankan bahwa tolok ukur kesuksesan pembangunan daerah yang paling hakiki adalah ketika masyarakat desa mampu berdaya di atas tanahnya sendiri berkat dukungan keilmuan yang difasilitasi oleh negara.
“Ketika petani memiliki pengetahuan yang cukup dan mendapatkan pendampingan yang baik, maka hasil panen akan meningkat. Pada akhirnya, kesejahteraan petani juga ikut naik dan ekonomi desa menjadi lebih kuat,” pungkas legislator PDI Perjuangan tersebut.
