PATI – Menyambut persiapan tahun ajaran baru 2026/2027, Komisi D DPRD Kabupaten Pati mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat untuk segera merumuskan petunjuk teknis (juknis) terkait pemenuhan bahan ajar di sekolah. Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi maraknya praktik penarikan biaya tambahan yang berpotensi membebankan para orang tua siswa.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati, menegaskan bahwa kepastian aturan menjadi fondasi utama agar pihak sekolah memiliki acuan yang seragam. Menurutnya, pemenuhan sarana belajar seperti buku paket memang aspek vital dalam proses belajar mengajar, namun tata kelola pengadaannya tidak boleh mengabaikan regulasi yang berlaku.
“Kepastian regulasi dari Disdikbud sangat dinantikan agar tidak timbul penafsiran sepihak di tingkat satuan pendidikan. Sekolah harus memiliki pedoman baku mengenai mana saja fasilitas yang ditanggung negara dan mana yang diperbolehkan melalui fasilitasi secara sukarela,” ujar Endah saat memberikan keterangan.
Ia juga menekankan bahwa disparitas kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Pati memerlukan perlakuan yang bijak. Kebijakan tunggal yang dipaksakan tanpa melihat profil kemampuan finansial orang tua murid berisiko menciptakan hambatan sosial dalam menjangkau layanan pendidikan dasar.
Guna mencegah munculnya gejolak, Endah menyarankan pengetatan fungsi pengawasan dan transparansi di internal sekolah. Keterlibatan komite sekolah dan perwakilan wali murid dalam memusyawarahkan kebutuhan pendukung pembelajaran menjadi prasyarat penting sebelum sebuah keputusan pembiayaan diambil.
“Pemerintah daerah bersama pihak legislatif bertekad memastikan bahwa tidak ada anak di Kabupaten Pati yang terancam putus sekolah atau merasa tertekan hanya karena kendala administratif pengadaan buku. Pendidikan wajib hadir sebagai solusi yang mencerahkan dan inklusif,” pungkasnya.
