PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, meminta pemerintah daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mempercepat pendataan masyarakat yang terdampak bencana, khususnya pelaku usaha perikanan dan budidaya ikan. Menurutnya, data yang akurat menjadi dasar penting agar penyaluran bantuan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Muslihan menilai proses pendataan tidak cukup hanya mengandalkan laporan dari pemerintah desa. OPD teknis juga harus aktif turun ke lapangan untuk melihat langsung kondisi masyarakat serta mengidentifikasi tingkat kerusakan yang dialami.
Ia mengatakan, langkah jemput bola akan membuat pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai dampak bencana di berbagai sektor, sehingga kebijakan bantuan yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Pendataan harus dilakukan secara menyeluruh dan cepat. Pemerintah tidak bisa hanya menunggu laporan, tetapi perlu turun langsung agar mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan. Dengan data yang akurat, bantuan akan lebih tepat sasaran,” ujar Muslihan.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan bahwa bencana tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga memengaruhi usaha perikanan, peternakan, hingga pelaku usaha kecil yang menggantungkan penghasilan dari sumber daya alam.
Karena itu, ia berharap setiap sektor yang mengalami kerugian memperoleh perhatian yang sama dalam penyusunan program pemulihan ekonomi.
Muslihan juga mengapresiasi komunikasi yang selama ini terjalin antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Pati. Menurutnya, koordinasi tersebut harus terus diperkuat agar pelaksanaan program penanganan pascabencana berjalan lebih efektif.
“Kami ingin tidak ada masyarakat yang terlewat hanya karena belum masuk dalam pendataan. Semua korban yang memenuhi kriteria harus memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah,” tegasnya.
Ia memastikan Komisi B DPRD Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pendataan maupun penyaluran bantuan, sehingga seluruh program penanganan bencana dapat berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak.
(ADV)
