PATI, inaraa.id – Kemampuan memahami tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu kriteria penting bagi calon Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Pati. Jabatan tersebut membutuhkan pejabat yang tidak hanya memiliki pengalaman birokrasi, tetapi juga memahami aturan serta mekanisme pengelolaan keuangan daerah.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menilai Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pejabat yang menduduki posisi tersebut harus mampu memahami berbagai persoalan yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Menurut Muslihan, pembahasan APBD membutuhkan koordinasi yang kuat antara seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD. Sekda diharapkan dapat memberikan penjelasan secara komprehensif apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaan program maupun penggunaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi agar kebijakan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Yang kami harapkan, Sekda benar-benar memahami APBD, memahami fungsi dan tugasnya, tahu aturan hukum, serta mampu melayani seluruh OPD. Harus proaktif, terbuka, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.
Muslihan berharap kemampuan tersebut menjadi bagian penting dalam penilaian kandidat. Dengan penguasaan anggaran dan regulasi yang baik, Sekda dapat membantu memastikan program pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menilai pejabat yang memahami persoalan anggaran akan lebih mudah membangun koordinasi serta menyelesaikan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pati.
(ADV)
