PATI, inaraa.id — Penguatan sektor tambak dan garam di Kabupaten Pati dinilai membutuhkan dukungan kebijakan yang berkesinambungan. DPRD Kabupaten Pati mendorong pemerintah daerah menyiapkan regulasi yang dapat memberikan perlindungan sekaligus membuka ruang pengembangan bagi masyarakat pesisir.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, mengatakan petani tambak dan garam memiliki persoalan serta kebutuhan yang berbeda dibandingkan pelaku sektor pertanian pada umumnya. Kondisi tersebut membuat kebijakan yang diterapkan perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir.
Menurutnya, regulasi khusus melalui Peraturan Daerah (Perda) dapat menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merancang program yang lebih terarah untuk sektor tersebut.
“Perhatian terhadap petani tambak dan garam harus terus diperkuat. Dengan adanya regulasi khusus, pemerintah memiliki dasar yang lebih jelas dalam menyusun kebijakan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Muslihan menegaskan, regulasi yang nantinya disusun sebaiknya tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan. Lebih dari itu, aturan tersebut diharapkan mampu mengatur pengembangan sektor tambak dan garam secara menyeluruh.
Sejumlah aspek seperti pembinaan petani, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, hingga akses pemasaran hasil tambak dan garam dinilai perlu menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Namun, Muslihan mengingatkan agar proses penyusunan regulasi dilakukan melalui kajian yang matang. Pemerintah dan DPRD perlu terlebih dahulu menggali berbagai persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat di lapangan.
“Jangan hanya membuat Perda untuk memenuhi kebutuhan regulasi. Yang terpenting adalah aturan tersebut dapat diterapkan dan memberikan manfaat. Karena itu, persoalan petani harus dipetakan terlebih dahulu,” jelas politisi PPP tersebut.
Ia menilai keberadaan sektor tambak dan garam memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian masyarakat pesisir Pati. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, sektor tersebut diyakini dapat berkembang sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelakunya.
“Ketika petaninya semakin kuat, usaha yang mereka jalankan juga akan semakin berkembang. Ini membutuhkan perhatian dan kerja sama antara pemerintah dengan DPRD,” pungkasnya.
(ADV)
