PATI — Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati Muslihan menyoroti pentingnya perencanaan program yang matang di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati menyusul belum tersalurkannya bantuan sosial bagi nelayan jompo dan janda nelayan.
Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi sejumlah nelayan Kecamatan Juwana di Gedung DPRD Kabupaten Pati, Senin (20/7/2026). Pertemuan tersebut juga dihadiri Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Pati serta Kepala DKP Kabupaten Pati.
Dalam forum tersebut, para nelayan menyampaikan keluhan karena bantuan sembako yang dijanjikan hingga kini belum diterima oleh para penerima manfaat.
Muslihan menilai persoalan tersebut menunjukkan perlunya evaluasi terhadap proses perencanaan program agar kebijakan yang telah disusun dapat berjalan sesuai target.
“Perencanaan menjadi fondasi utama sebuah program. Ketika perencanaannya kurang matang, pelaksanaan di lapangan berpotensi mengalami kendala dan akhirnya masyarakat yang merasakan dampaknya,” katanya.
Ia berharap setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat pesisir dipersiapkan secara lebih cermat, mulai dari penganggaran, pendataan penerima, hingga mekanisme penyaluran.
Komisi B DPRD Pati juga meminta DKP segera menyelesaikan proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan agar tidak muncul persoalan baru saat penyaluran dilakukan.
Muslihan menegaskan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, bantuan sosial harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Kami berharap evaluasi ini menjadi momentum perbaikan. Program yang menyentuh kehidupan nelayan harus disusun secara terukur sehingga pelaksanaannya tidak kembali mengalami hambatan,” pungkasnya.
(ADV)
