PATI, inaraa.id – Pemerintah Kabupaten Pati berupaya memperluas sinergi dengan PT Djarum untuk mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat. Kerja sama yang selama ini diwujudkan melalui bantuan rumah layak huni diharapkan dapat dikembangkan ke sektor lain, terutama penyediaan air bersih, penghijauan, dan pengembangan ekonomi daerah.
Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyampaikan harapan tersebut dalam penyerahan simbolis bantuan 12 unit rumah layak huni melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) PT Djarum di Pendopo Kabupaten Pati, Rabu (21/10/2026).
Menurut Chandra, keterlibatan sektor swasta sangat dibutuhkan untuk membantu pemerintah daerah menangani persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Salah satunya adalah kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air bersih, khususnya di kawasan pesisir.
Ia pun mendorong PT Djarum menjajaki kerja sama dalam penerapan teknologi desalinasi untuk mengolah air laut menjadi air yang dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan hunian tidak layak juga masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Chandra mengungkapkan, sebagian warga masih tinggal di rumah berbahan bambu dengan kondisi bangunan yang memprihatinkan, bahkan terdapat bagian rumah yang ditutup menggunakan kardus.
Dengan populasi hampir 1,4 juta jiwa serta wilayah administratif yang meliputi 401 desa dan 65 kelurahan, kebutuhan pembangunan dan perbaikan rumah bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Pati masih tergolong tinggi.
Karena itu, ia berharap alokasi bantuan rumah dari PT Djarum dapat ditingkatkan pada tahun mendatang agar lebih banyak warga bisa menikmati tempat tinggal yang aman dan layak.
Chandra juga mengajak perusahaan mempertimbangkan peluang pengembangan usaha di Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo. Menurutnya, masuknya kegiatan usaha di wilayah tersebut berpotensi membuka kesempatan kerja baru dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.
Dukungan terhadap pelestarian lingkungan turut menjadi perhatian Pemkab Pati. Pemerintah daerah berharap PT Djarum dapat membantu penyediaan bibit tanaman melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memperluas kegiatan penghijauan.
Dengan cakupan kerja sama yang lebih beragam, sinergi pemerintah dan perusahaan diharapkan mampu memberikan manfaat berkelanjutan, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga peningkatan kesejahteraan warga.
Sementara itu, General Manager Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, mengatakan pembangunan rumah bagi penerima manfaat dirancang dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan kebutuhan hunian masing-masing.
Untuk keluarga dengan anggota maksimal lima orang, rumah umumnya dibangun dengan dua kamar tidur. Sementara itu, keluarga yang memiliki lebih banyak anggota dapat memperoleh hunian dengan tiga kamar tidur.
Pada 2026, PT Djarum menargetkan pembangunan 500 unit rumah layak huni di berbagai daerah di Jawa Tengah. Program tersebut dilaksanakan di Kudus, Brebes, Wonogiri, Rembang, Pati, Kabupaten Semarang, Salatiga, dan Temanggung.
Perusahaan juga berencana melanjutkan program serupa dengan membangun 500 unit rumah tambahan pada 2027. Khusus di Kabupaten Pati, bantuan tahun ini diberikan kepada 12 keluarga, dengan rincian tujuh unit untuk warga Kecamatan Tlogowungu dan lima unit bagi warga Kecamatan Sukolilo.
Dalam pembangunan rumah, perusahaan menggunakan material berupa bata ringan atau hebel dan rangka atap baja ringan. Hunian juga dilengkapi dapur serta fasilitas sanitasi, dengan perkiraan masa pakai sekitar 10 hingga 15 tahun.
Anggaran pembangunan satu rumah dengan dua kamar tidur diperkirakan mencapai Rp70 juta, sedangkan rumah dengan tiga kamar tidur membutuhkan biaya sekitar Rp80 juta. Nilai renovasi dapat meningkat apabila kondisi bangunan lama memerlukan penanganan lebih menyeluruh.
Budiharto menambahkan, PT Djarum akan mengevaluasi peluang penambahan bantuan pada tahun depan. Selain program perumahan, perusahaan juga membuka peluang berkontribusi dalam kegiatan penghijauan, pemulihan lahan, dan penanganan persoalan air.
Untuk rumah yang membutuhkan pembongkaran sebelum dibangun kembali, tanggung jawab pelaksanaannya pada prinsipnya berada pada pengurus RT, RW, dan pemerintah desa. Meski demikian, perusahaan dapat mempertimbangkan dukungan apabila diperlukan.
Penyerahan bantuan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), keluarga penerima bantuan, serta tamu undangan lainnya.
Melalui program tersebut, Pemkab Pati berharap keterlibatan dunia usaha dalam pembangunan daerah semakin kuat. Tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak, kolaborasi ini juga diharapkan mampu mendukung akses air bersih, menjaga lingkungan, dan memperluas peluang ekonomi bagi masyarakat.
