Pati, inaraa.id – Penurunan kontribusi sektor perikanan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pasca beralihnya kewenangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juwana ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi perhatian serius legislatif. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menggali potensi pendapatan baru, namun dengan catatan ketat: tidak boleh membebani masyarakat kecil.
Muslihan mengakui bahwa hilangnya sebagian pendapatan dari TPI Juwana menciptakan celah dalam postur anggaran daerah. Namun, ia memperingatkan bahwa setiap kebijakan pungutan baru harus memiliki payung hukum yang kuat dan tidak tumpang tindih dengan regulasi pusat. Hal ini disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah untuk penyusunan rencana kerja tahun 2027.
Dalam upaya mencari solusi, Muslihan menekankan pentingnya legalitas formal. “Komisi sangat mendukung karena itu terobosan untuk menaikkan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Itu bagus, tetapi harus ada landasan yang pas. Kita akan konsultasi dengan pusat atau bagaimana,” ujarnya. Ia berharap, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui optimalisasi aset atau layanan yang selama ini belum tergarap maksimal, bukan dengan menambah beban retribusi bagi nelayan yang sudah kesulitan. (ADV)
