PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, menekankan pentingnya asas pemerataan dalam penyaluran bantuan dan program subsidi pemerintah daerah. Pihaknya mendesak agar skema gerakan pangan murah tidak berhenti di pusat kota atau wilayah kecamatan saja, melainkan sanggup menembus kawasan pedesaan yang sulit terjangkau.
Muslihan mengungkapkan bahwa keterjangkauan jarak kerap menjadi hambatan utama warga desa dalam mengakses barang-barang kebutuhan pokok bersubsidi. Ketika kegiatan pangan murah hanya berpusat di titik-titik perkotaan, masyarakat yang berada di pelosok justru harus mengeluarkan biaya transportasi tambahan yang tidak sedikit.
“Masyarakat di tingkat desa memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses bahan pokok dengan harga terjangkau. Jika sasaran lokasinya diperluas hingga ke desa-desa, dampak positifnya akan jauh lebih terasa dan menyentuh lapisan masyarakat yang paling membutuhkan,” ujar Muslihan saat memberikan pandangannya.
Ia menilai, tekanan ekonomi dan fluktuasi harga bahan pokok di pasar konvensional saat ini masih sangat membebani anggaran rumah tangga warga. Kehadiran intervensi harga dari pemerintah daerah melalui operasi pasar murah dinilai menjadi sarana paling cepat untuk menahan laju penurunan daya beli masyarakat desa.
Oleh karena itu, Muslihan mendorong jajaran dinas teknis untuk merancang ulang tata kelola logistik agar distribusi barang bisa dilakukan secara efisien hingga ke tingkat pemerintahan desa. Keterlibatan aparatur desa dianggap strategis untuk mengawal kelancaran alokasi barang.
“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa kehadiran negara dapat dirasakan secara adil oleh seluruh warga. Penyelenggaraan pangan murah secara merata di tiap desa akan menjadi solusi nyata dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga di daerah,” pungkasnya.
(ADV)
