Plafon Pendidikan Menurun, Komisi D Tak Ingin Mutu Pembelajaran Ikut Terdampak

oleh -23 Dilihat
oleh
banner 468x60

PATI, inaraa.id — Perubahan anggaran pendidikan tidak berhenti pada persoalan besaran plafon. Di balik angka yang tercantum dalam dokumen KUA-PPAS, terdapat program pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan yang secara langsung berkaitan dengan masa depan peserta didik.

Hal inilah yang menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Pati dari Fraksi Demokrat, Eko Kuswanto. Ia mengingatkan agar pengurangan plafon anggaran pendidikan dalam Perubahan KUA-PPAS 2026 tidak berujung pada berkurangnya dukungan terhadap program peningkatan mutu pembelajaran.

Menurut Eko, efisiensi anggaran memang menjadi bagian dari proses penyusunan APBD. Namun, pendidikan memiliki karakter berbeda karena hasilnya tidak selalu dapat diukur dalam jangka pendek.

“Jangan sampai karena ada penyesuaian anggaran, program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran justru ikut dikurangi. Pendidikan itu investasi yang hasilnya baru terlihat dalam jangka panjang,” kata Eko.

Ia menilai pemerintah daerah perlu membedakan antara penghematan anggaran dan pengurangan kualitas layanan. Efisiensi seharusnya dilakukan dengan mencari pola belanja yang lebih efektif tanpa mengurangi substansi program pendidikan.

Eko juga menyoroti pentingnya dukungan terhadap guru dan proses pembelajaran. Menurutnya, keberadaan sarana sekolah memang penting, tetapi peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan pendidikan juga tidak boleh kehilangan perhatian.

“Kalau ingin mutu pendidikan meningkat, jangan hanya melihat bangunan dan fasilitas. Guru, metode pembelajaran, serta program pengembangan kemampuan siswa juga harus menjadi bagian dari prioritas,” ujarnya.

Ia berharap hasil evaluasi terhadap perubahan KUA-PPAS 2026 dapat menjadi bahan perbaikan dalam menyusun kebijakan anggaran berikutnya. Terlebih, DPRD Pati juga mulai memasuki pembahasan KUA-PPAS untuk tahun anggaran 2027.

Menurut Eko, momentum tersebut seharusnya dimanfaatkan untuk menyusun kebutuhan pendidikan berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi sekolah. Dengan begitu, anggaran yang disediakan tidak sekadar terserap secara administratif, tetapi memberikan dampak terhadap kualitas layanan.

“Yang kita kejar bukan sekadar besar kecilnya anggaran, tetapi bagaimana anggaran itu mampu menghasilkan pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Pati,” pungkasnya.

(ADV)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.