PATI – Infrastruktur yang mantap merupakan pilar utama dalam menggerakkan roda perekonomian suatu daerah. Kerusakan akses jalan dan jembatan yang terjadi di sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati diakui menjadi faktor penghambat bagi kelancaran mobilitas logistik, hasil pertanian, serta aktivitas dagang masyarakat.
Melihat korelasi yang kuat antara kualitas jalan dengan kesejahteraan warga, DPRD Kabupaten Pati memposisikan sektor fisik sebagai draf program mendesak yang tidak bisa ditunda lagi. Pemulihan sarana transportasi dinilai akan langsung menstimulus gairah pasar-pasar tradisional di tingkat perdesaan.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, memaparkan bahwa perbaikan talut penahan tanah juga menjadi fokus vital guna melindungi badan jalan dari ancaman longsor yang bisa memutus total jalur distribusi ekonomi antar-wilayah.
“Memang banyak sekali jalan yang perlu diperbaiki, jembatan juga, termasuk talut. Ini sudah kami usulkan ke Dinas PUPR agar segera dilakukan perbaikan,” papar Hardi menganalisis draf kebutuhan fisik daerah.
Untuk membiayai draf pemulihan urat nadi ekonomi ini, pihak parlemen bersama jajaran eksekutif telah sepakat mengunci pos anggaran khusus dalam draf rancangan keuangan daerah agar tidak terganggu oleh urusan politik lainnya.
“Insya Allah tahun 2026 ini akan direalisasikan melalui APBD, dengan anggaran sekitar Rp200 miliar,” tegasnya menjelaskan komitmen politik anggaran dewan.
Dengan terealisasinya perbaikan jalan dan jembatan ini secara bertahap, biaya logistik para pelaku usaha mikro di desa diharapkan dapat dipangkas signifikan, yang pada akhirnya akan mendongkrak daya beli dan pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Pati.
