PATI – Usulan pembentukan Pansus sengketa lahan eks HGU Karangsari kini menggelinding ke meja fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pati. Penggalangan dukungan dari seluruh elemen partai di parlemen mutlak diperlukan mengingat draf pembentukan Pansus membutuhkan persetujuan mayoritas anggota dewan dalam sidang paripurna.
Langkah ini menjadi ujian konsistensi bagi partai politik di Pati dalam membela hak-hak agraria masyarakat perdesaan. Pembahasan di tingkat fraksi diprediksi berjalan dinamis untuk menakar efektivitas serta urgensi politik dari pembentukan Pansus tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin, menyatakan bahwa komunikasi lintas fraksi akan segera dibuka guna menyamakan persepsi terkait konflik pertanahan di Kecamatan Cluwak tersebut. Aspirasi masyarakat dinilainya cukup kuat untuk mendasari pergerakan politik ini.
“DPRD ini kolektif kolegial. Harus ada pengusulnya terlebih dahulu, kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk dimintakan persetujuan anggota DPRD sesuai tata tertib,” urai Ali kembali menegaskan pakem hukum tata bernegara di daerah.
Ali meyakini fraksi-fraksi di DPRD Pati memiliki kesamaan visi dalam menjaga stabilitas wilayah dan melindungi hak kelola masyarakat atas tanah telantar atau eks HGU. Penguatan fungsi pengawasan lewat Pansus dianggap menjadi solusi paling elegan saat ini.
Jika proses diplomasi antar-fraksi berjalan mulus, draf keputusan pembentukan Pansus Karangsari dijadwalkan bisa segera dibacakan dan disahkan dalam agenda rapat paripurna terdekat.
