PATI, inaraa.id – Usulan penerapan skala zona dalam penentuan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Pati mendapat perhatian DPRD Pati.
Wakil Ketua II DPRD Pati Bambang Susilo menilai, gagasan tersebut layak dikaji karena karakteristik dan nilai tanah di setiap kawasan tidak selalu sama.
Usulan itu disampaikan Gerakan Jalan Lurus (GJL) dalam audiensi bersama DPRD Pati. Selain meminta tarif BPHTB diturunkan, GJL juga mendorong adanya patokan berdasarkan zona wilayah.
“Usulan mengenai zona ini menarik untuk dikaji, karena kondisi setiap wilayah memang berbeda. Nilai tanah di pusat kota tentu tidak bisa begitu saja disamakan dengan daerah yang karakteristik wilayahnya berbeda,” ujar Bambang.
Menurutnya, penerapan skala zona berpotensi membuat sistem penilaian lebih proporsional karena memperhatikan kondisi masing-masing kawasan.
Namun, Bambang mengingatkan bahwa penerapan sistem tersebut harus melalui kajian yang matang.
“Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa melihat kondisi di lapangan. Yang dibutuhkan adalah sistem yang bisa memberikan ukuran secara lebih adil bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, usulan tersebut akan menjadi bagian dari aspirasi yang ditampung DPRD Pati.
“Prinsipnya kami menerima dan menampung aspirasi tersebut. Nanti bagaimana bentuk konkretnya tentu harus dibahas bersama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait,” pungkasnya.
(ADV)
