PATI, inaraa.id – Persoalan kekeringan yang meluas di Kabupaten Pati turut menjadi perhatian DPRD, terutama terhadap wilayah yang mengalami kesulitan air bersih seperti Kecamatan Tambakromo.
Wakil Ketua II DPRD Pati dari Fraksi PKB, Bambang Susilo, yang berasal dari Kecamatan Tambakromo, mendorong agar penanganan segera dilakukan setelah status tanggap darurat ditetapkan.
Bambang juga hadir dalam Rapat Koordinasi dan Pembahasan Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kamis (17/9/2026), mewakili Pimpinan DPRD Pati.
“Ketika status tanggap darurat sudah ditetapkan, yang harus segera dilakukan adalah memastikan kebutuhan masyarakat di desa-desa terdampak bisa terpenuhi, terutama kebutuhan air bersih,” ujar Bambang.
Pemkab Pati menyebut sekitar 40 desa terdampak akan mendapatkan distribusi air menggunakan dana BTT APBD atau alternatif dukungan CSR Bank Jateng.
Anggaran yang disiapkan sekitar Rp250 juta dan penggunaannya akan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.
Bambang meminta pendistribusian air tidak hanya melihat jumlah desa, tetapi juga tingkat kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai penanganannya hanya berdasarkan jumlah desa. Kondisi dan kebutuhan di setiap desa juga harus menjadi pertimbangan,” katanya.
Selain penanganan darurat, ia mendukung rencana pembangunan sumber air permanen untuk menghadapi persoalan kekeringan pada masa mendatang.
(ADV)
