PATI – Tingginya volume aduan dan laporan dari masyarakat mengenai kerusakan fasilitas publik di berbagai penjuru wilayah Kabupaten Pati mendapatkan perhatian yang sangat serius dari jajaran pimpinan legislatif. Parlemen daerah menegaskan bahwa setiap keluhan warga terkait akses jalan yang buruk tidak boleh diabaikan dan harus menjadi draf prioritas kerja pemerintah.
Kerusakan infrastruktur berupa jalan berlubang, jembatan yang mulai rapuh, hingga talut penahan tanah yang longsor dinilai sudah berada pada fase yang mengkhawatirkan. Kondisi ini memicu respons cepat dari dewan untuk segera mengambil langkah taktis intervensi kebijakan bersama pihak eksekutif.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, mengungkapkan bahwa seluruh aspirasi yang masuk melalui draf reses maupun kanal aduan digital telah diinventarisasi dengan rapi. Pihaknya bergerak aktif untuk memastikan jeritan hati warga di pelosok desa segera mendapatkan jawaban nyata.
“Memang banyak sekali jalan yang perlu diperbaiki, jembatan juga, termasuk talut. Ini sudah kami usulkan ke Dinas PUPR agar segera dilakukan perbaikan,” ujar H. Hardi saat membeberkan draf pengajuan perbaikan di ruang kerjanya.
Hardi menegaskan, draf usulan fisik tersebut telah dikawal secara ketat agar masuk dalam skema besar pembiayaan pembangunan daerah pada tahun anggaran mendatang. Jaminan kucuran dana segar telah disiapkan guna memulihkan kembali kenyamanan sarana publik tersebut.
“Insya Allah tahun 2026 ini akan direalisasikan melalui APBD, dengan anggaran sekitar Rp200 miliar,” jelasnya secara optimis kepada awak media.
Melalui langkah responsif ini, DPRD Pati berharap tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur yang layak akan kembali meningkat, sekaligus menghapus kekhawatiran warga akan bahaya kecelakaan di jalan raya.
