PATI, inaraa.id— Komisi D DPRD Kabupaten Pati meminta pemerintah daerah memberikan kepastian terhadap keberlanjutan program beasiswa bagi 183 mahasiswa penerima. Kelancaran pembiayaan dinilai menjadi bagian penting agar para mahasiswa dapat menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan pendidikan.
Ketua Komisi D DPRD Pati, Teguh Bandang Waluyo, mengatakan persoalan administratif maupun mekanisme penganggaran tidak semestinya berimbas pada mahasiswa yang telah ditetapkan sebagai penerima beasiswa.
Menurutnya, penerima beasiswa memiliki kebutuhan pendidikan yang harus dipenuhi secara rutin. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan pola pembiayaan yang lebih terencana.
“Jangan sampai persoalan mekanisme pendanaan kemudian berdampak kepada mahasiswa. Mereka harus tetap kuliah dan menyelesaikan pendidikannya. Pemerintah harus memastikan ada kepastian pembiayaan sampai program ini selesai,” ujarnya.
Teguh mengingatkan, program beasiswa tersebut sebelumnya sempat mengalami keterlambatan pencairan selama tiga bulan, yakni pada April hingga Juni 2026.
Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemkab Pati kemudian menyiapkan anggaran sekitar Rp582 juta yang diperuntukkan bagi 183 mahasiswa penerima.
Bagi Komisi D, keterlambatan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program ke depan. Terlebih, beasiswa ditujukan untuk membantu mahasiswa yang membutuhkan dukungan pembiayaan selama menempuh pendidikan.
Teguh menilai perbaikan tidak cukup hanya dilakukan pada tahap pencairan. Sistem perencanaan anggaran juga perlu diperkuat sehingga kebutuhan pembiayaan mahasiswa dapat dipetakan sejak awal.
“Yang perlu dibenahi bukan hanya pencairan yang tertunda, tetapi sistemnya. Harus ada perencanaan sejak awal supaya kebutuhan mahasiswa sudah terpetakan dan tidak terjadi kekosongan pembayaran,” katanya.
Ia menambahkan, Komisi D akan terus memperhatikan pelaksanaan program tersebut agar bantuan pendidikan yang diberikan pemerintah benar-benar dapat dirasakan penerima hingga mereka menyelesaikan studi.
Dengan adanya kepastian pembiayaan, mahasiswa diharapkan dapat lebih fokus menjalani perkuliahan tanpa terbebani persoalan keterlambatan bantuan pendidikan.
(ADV)
