PATI – Akses informasi dan teknologi di era modern saat ini dinilai belum sepenuhnya merata menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah pinggiran. Menanggapi fenomena tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendorong adanya langkah konkret dari jajaran pemerintah desa untuk ikut serta memfasilitasi kebutuhan digital warganya melalui penyediaan infrastruktur internet yang memadai.
Kesenjangan digital ditengarai masih menjadi ganjalan bagi kemajuan masyarakat perdesaan di Kabupaten Pati. Banyak warga, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang masih kesulitan mengakses jaringan internet stabil lantaran kendala biaya pembelian kuota maupun keterbatasan jaringan seluler di area rumah mereka.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, melihat bahwa pemanfaatan fasilitas publik yang sudah ada di tingkat desa dapat menjadi solusi taktis untuk mengatasi persoalan tersebut. Kantor atau balai desa yang strategis dinilai sangat representatif untuk dioptimalkan fungsinya sebagai pusat pemenuhan hak digital masyarakat.
“Balai desa bisa dimanfaatkan sebagai tempat belajar bersama dengan dukungan WiFi gratis. Ini penting agar pelajar tetap bisa mengakses materi dan menyelesaikan tugas sekolah dengan baik,” ungkap Ali Badrudin menguraikan draf gagasan solutifnya.
Ali menilai, penyediaan WiFi gratis di lingkungan balai desa akan menjadi terobosan penting yang mampu memotong disparitas atau jarak kesenjangan akses teknologi antara anak-anak di kota dan di desa. Dengan internet yang terbuka, masyarakat desa memiliki kesempatan yang sama luasnya untuk memperkaya khazanah keilmuan mereka.
Pihak legislatif berharap pemerintah desa tidak ragu dalam mengalokasikan sebagian kecil dana operasional atau pendapatan desa demi mendukung draf digitalisasi ini. Investasi pada sektor jaringan internet gratis dinilai akan membawa dampak domino yang positif bagi indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pati secara jangka panjang.
