PATI, inaraa.id – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2027 mulai memasuki tahapan pembahasan setelah tujuh fraksi di DPRD Pati menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan yang diajukan pemerintah daerah.
Penyampaian pandangan fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD. Melalui forum ini, masing-masing fraksi menyampaikan sejumlah catatan, masukan, serta perhatian terhadap arah kebijakan anggaran yang dirancang untuk tahun mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bentuk pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawal kebijakan penganggaran daerah.
Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak semata-mata berkaitan dengan besaran anggaran, tetapi juga menyangkut ketepatan sasaran program dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Pada prinsipnya seluruh fraksi menyepakati RAPBD 2027 untuk segera dibahas ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan,” ujar Ali.
Ia menyampaikan, sejumlah masukan yang disampaikan fraksi akan menjadi bahan dalam pembahasan bersama pemerintah daerah. DPRD, kata dia, akan memastikan setiap program yang direncanakan memiliki dasar, tujuan, serta alokasi anggaran yang jelas.
Ali menegaskan, fungsi anggaran yang dijalankan DPRD tetap diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Pati.
Tahapan berikutnya akan dilaksanakan melalui pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dengan melibatkan komisi-komisi sesuai dengan bidang urusan masing-masing.
“Kami ingin pembahasan ini dilakukan secara cermat sehingga APBD yang ditetapkan benar-benar memiliki arah yang jelas dan dapat mendukung kebutuhan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dengan masuknya RAPBD 2027 ke tahap pembahasan, DPRD Pati berharap proses penyusunan anggaran dapat berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan kebijakan fiskal daerah yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik.
(ADV)
