PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati mulai memasuki tahapan pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 setelah tujuh fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan yang diajukan pemerintah daerah.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, mengatakan tahapan pembahasan setelah pandangan umum fraksi perlu dilakukan secara terukur. Setiap program dan kegiatan yang direncanakan harus dilihat berdasarkan kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah.
Menurut Hardi, RAPBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik selama satu tahun anggaran.
“Setelah pandangan umum fraksi ini, tentu pembahasannya harus lebih detail. Kita perlu melihat program, kebutuhan anggaran, sampai dengan manfaat yang akan diterima masyarakat,” ujar Hardi.
Ia mengatakan DPRD akan mencermati berbagai pos anggaran bersama pemerintah daerah melalui tahapan pembahasan yang telah ditentukan.
Hardi juga mengingatkan agar penyusunan APBD tidak hanya mengejar terserapnya anggaran, tetapi memastikan belanja daerah memiliki manfaat yang jelas.
“Yang paling penting bukan hanya anggarannya terserap, tetapi bagaimana anggaran tersebut memberikan dampak terhadap pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat dilakukan secara konstruktif antara DPRD dan pemerintah daerah sehingga seluruh tahapan penetapan APBD dapat diselesaikan sesuai jadwal.
“Semua harus dibahas secara proporsional dan berdasarkan kebutuhan daerah,” pungkas Hardi.
(ADV)
