PATI, inaraa.id – Upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani garam di Kabupaten Pati dinilai perlu dibarengi dengan regulasi yang kuat. DPRD Kabupaten Pati mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan serta Petani Garam sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat pesisir.
Anggota Komisi B DPRD Pati sekaligus Ketua Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, mengatakan sektor perikanan dan garam merupakan salah satu penopang ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir seperti Kecamatan Juwana.
Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Yeti menilai nelayan dan petani garam selama ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga, keterbatasan modal usaha, hingga persoalan pemasaran hasil produksi.
“Nelayan dan petani garam merupakan kelompok usaha yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Mereka sudah seharusnya mendapatkan perlindungan yang lebih jelas melalui regulasi daerah,” ujarnya.
Menurut legislator asal Kecamatan Juwana tersebut, keberadaan perda dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi juga dapat memberikan kepastian usaha bagi masyarakat pesisir.
Ia menambahkan, perhatian terhadap sektor pesisir tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.
“Ketika nelayan dan petani garam sejahtera, maka perputaran ekonomi di wilayah pesisir juga akan meningkat. Dampaknya tentu akan dirasakan masyarakat secara luas,” katanya.
Yeti berharap pembahasan perda tersebut dapat segera direalisasikan sehingga berbagai persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat pesisir memiliki landasan hukum yang jelas untuk ditangani.
“Potensi pesisir Pati sangat besar. Tinggal bagaimana pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memberikan dukungan yang tepat agar sektor ini semakin maju dan berdaya saing,” tegasnya.
(ADV)
