PATI, inaraa.id – Rendahnya pasang air laut akibat kemarau panjang membuat aktivitas produksi garam rakyat di Kecamatan Batangan terganggu. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi pendapatan petani karena tambak tidak dapat berproduksi secara optimal.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PKB, Hilal Muharom, meminta pemerintah tidak hanya melihat persoalan tersebut dari sisi produksi, tetapi juga menghitung dampak ekonomi yang dirasakan petani.
“Yang harus dihitung bukan hanya berapa hari petani tidak produksi, tetapi berapa besar potensi pendapatan yang hilang. Karena kalau produksi berhenti, otomatis pendapatan petani juga ikut berhenti,” kata Hilal.
Sejumlah kawasan tambak garam di Batangan dilaporkan mengalami kendala mendapatkan pasokan air laut. Di Desa Ketitangwetan, misalnya, lebih dari 300 hektare tambak disebut tidak dapat berproduksi secara maksimal.
Menurut Hilal, pemerintah perlu melakukan pendataan secara menyeluruh, mulai dari luas tambak yang terdampak, jumlah petani, lama produksi terhenti hingga potensi produksi yang hilang.
“Data itu penting. Dari sana pemerintah bisa menentukan apakah intervensinya berupa pompa, perbaikan saluran, bantuan sarana produksi atau bentuk lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, sektor garam merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat pesisir. Karena itu, gangguan produksi yang berlangsung cukup lama perlu segera dicarikan jalan keluar.
“Jangan sampai petani terus menunggu air pasang sementara kebutuhan ekonomi mereka tetap berjalan,” pungkasnya.
(ADV)
