Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pati, Danu Ikhsan HC, menegaskan pentingnya proses sinkronisasi dalam penyusunan regulasi di tingkat daerah. Saat memimpin jalannya pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai desa, ia menyampaikan bahwa seluruh aturan yang lahir di Pati tidak boleh berdiri sendiri secara terpisah dari koridor hukum nasional.
Danu menjelaskan bahwa sinkronisasi ini melibatkan kerja sama yang intensif antara legislatif dan beberapa instansi teknis di pemerintahan daerah. Di antaranya adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Pati, yang bersama-sama menyisir setiap pasal agar selaras dengan aturan di atasnya.
“Kita tidak bisa membuat aturan sendiri tanpa menyesuaikan regulasi di atasnya. Karena nanti perda ini juga harus melalui evaluasi provinsi sampai Kemendagri,” ujar Danu Ikhsan HC saat memberikan keterangan mengenai tahapan penyusunan regulasi desa tersebut.
Melalui pendekatan ini, Bapemperda DPRD Pati ingin memastikan bahwa produk hukum yang dihasilkan nantinya tidak akan mengalami pembatalan atau revisi di kemudian hari karena menabrak aturan yang lebih tinggi. Danu menilai kehati-hatian dalam proses sinkronisasi ini merupakan investasi waktu yang sangat berharga untuk melahirkan peraturan daerah yang kokoh secara legalitas.
(ADV)
