PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan dilibatkan dalam pembahasan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Langkah ini dilakukan agar perubahan kebijakan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDI Perjuangan, Eko Sulistio, mengatakan partisipasi pelaku UMKM menjadi hal penting sebelum DPRD mengambil keputusan terkait perubahan batas omzet yang dikenai pajak.
Menurut legislator asal Desa Suwaduk, Kecamatan Wedarijaksa itu, pelaku usaha merupakan pihak yang paling memahami dampak kebijakan pajak terhadap keberlangsungan usaha mereka.
“DPRD ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kajian di atas kertas, tetapi juga berdasarkan masukan langsung dari pelaku UMKM yang menjalankan usaha setiap hari,” ujarnya.
Eko menuturkan, rapat dengar pendapat nantinya akan menjadi forum terbuka bagi pelaku usaha untuk menyampaikan pandangan, usulan, maupun keberatan terhadap aturan yang sedang dibahas.
“Kami ingin mendengar secara langsung, apakah usulan yang sedang dibahas sudah sesuai kebutuhan pelaku usaha atau masih perlu disempurnakan. Aspirasi masyarakat akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Ia menilai, kebijakan pajak harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan daerah dalam memperoleh pendapatan dan kebutuhan UMKM untuk terus berkembang.
“UMKM merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Karena itu, regulasi yang dibuat harus memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang,” tambahnya.
DPRD berharap forum dialog tersebut dapat menghasilkan masukan yang konstruktif sehingga revisi perda nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi pelaku usaha sekaligus mendukung perekonomian daerah.
(ADV)
