PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati mendorong adanya transparansi dalam proses pengadaan bahan pangan untuk program SPPG guna menjaga akuntabilitas.
Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Yeti Kristianti, menilai keterbukaan menjadi kunci penting dalam mencegah potensi penyimpangan.
“Transparansi harus dijaga agar proses pengadaan ini bisa dipantau bersama, tidak hanya oleh pemerintah tapi juga masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Kalau semua terbuka, masyarakat juga akan lebih percaya dan ikut mengawasi,” katanya.
Yeti juga mengingatkan pentingnya sistem pengadaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Mulai dari sumber bahan, kualitas, hingga distribusi harus jelas dan sesuai aturan,” tegasnya.
Menurutnya, transparansi bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
“Ini bagian dari komitmen pelayanan publik yang harus dijaga,” pungkasnya.
(ADV)
