PATI, inaraa.id — Pelaksanaan program revitalisasi sekolah di Kabupaten Pati menjadi perhatian DPRD, terutama dalam memastikan pekerjaan di lapangan berjalan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan bahwa pengawasan tersebut bukan untuk mempermasalahkan pihak yang mengerjakan proyek.
Menurut Ali, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan melihat kesesuaian pekerjaan terhadap dokumen perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta kebutuhan masing-masing sekolah.
Hal itu disampaikan setelah Komisi D DPRD Pati menemukan adanya perbedaan antara dokumen perencanaan dan kondisi pekerjaan pada salah satu sekolah yang masuk dalam program revitalisasi.
Ali menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan klarifikasi. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat diketahui secara utuh tanpa terlebih dahulu diarahkan pada kepentingan pihak tertentu.
“Yang kami kawal adalah pelaksanaannya, bukan siapa yang mendapatkan pekerjaan. Selama sesuai aturan, sesuai RAB dan hasilnya baik, tentu itu yang kami harapkan,” ujar Ali.
Ia menjelaskan, program revitalisasi sekolah di Pati memiliki cakupan yang cukup luas. Berdasarkan catatan Kemendikdasmen, terdapat 90 satuan pendidikan di Kabupaten Pati yang menerima manfaat program revitalisasi pada tahun anggaran 2025.
Sasaran program tersebut juga tidak terbatas pada perbaikan ruang kelas. Sejumlah fasilitas pendukung pendidikan, seperti laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, UKS, hingga sanitasi, turut menjadi bagian dari revitalisasi sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan.
Besarnya cakupan program sekaligus penggunaan anggaran negara membuat DPRD menilai pengawasan perlu dilakukan secara objektif dan berdasarkan data. Ali berharap persoalan teknis yang ditemukan di satu sekolah tidak menggeser tujuan utama program dalam meningkatkan fasilitas pendidikan.
“Jangan sampai persoalan teknis di satu sekolah kemudian membuat tujuan besar program revitalisasi menjadi terganggu. Tetapi kalau memang ada pekerjaan yang tidak sesuai, tentu harus dijelaskan dan diselesaikan berdasarkan dokumen serta aturan,” katanya.
Ali pun meminta agar tidak ada kesimpulan yang terburu-buru sebelum seluruh informasi diperiksa. Klarifikasi terhadap dokumen dan kondisi pekerjaan di lapangan dinilai penting untuk menentukan langkah penyelesaian yang tepat.
Dengan pendekatan tersebut, DPRD Pati ingin memastikan fungsi pengawasan tetap berjalan tanpa mencampuri pihak yang melaksanakan pekerjaan, sekaligus menjaga agar hasil revitalisasi benar-benar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan sekolah.
(ADV)
