PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati memastikan akan mengawal rencana peningkatan insentif bagi Ketua RT dan RW yang ditargetkan mulai diterapkan pada 2027. Besaran insentif yang saat ini mencapai Rp1 juta per tahun diusulkan bertambah menjadi Rp1,5 juta per tahun.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa peningkatan insentif tersebut merupakan bentuk penghargaan atas peran RT dan RW yang selama ini menjadi bagian penting dalam pelayanan pemerintahan di tingkat lingkungan.
Menurutnya, tanggung jawab yang diemban Ketua RT dan RW cukup besar karena mereka berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan masyarakat. Sementara itu, insentif yang diterima selama ini dinilai belum sepenuhnya sebanding dengan tugas tersebut.
Ali mencontohkan, jika insentif Rp1 juta per tahun dibagi selama 12 bulan, nilainya hanya sekitar Rp90 ribu setiap bulan.
“Kalau Rp1 juta dibagi 12 bulan, per bulannya hanya sekitar Rp90 ribu. Menurut kami, angka itu memang perlu disesuaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan, rencana kenaikan insentif tetap harus dibahas dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah. DPRD bersama pemerintah daerah akan menghitung kebutuhan anggaran agar kebijakan tersebut dapat berjalan tanpa mengurangi pembiayaan terhadap program prioritas lainnya.
Untuk tahap awal, kenaikan sebesar Rp500 ribu diusulkan mulai 2027. Dengan demikian, insentif RT dan RW menjadi Rp1,5 juta per tahun. Sementara untuk 2028, peluang peningkatan kembali masih akan dipertimbangkan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Sebagai DPRD dan Banggar, kami siap mengawal. Tetapi tetap harus disesuaikan dengan kemampuan APBD,” kata Ali.
Dengan jumlah Ketua RT dan RW yang mencapai sekitar 9.010 orang, tambahan insentif Rp500 ribu per orang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp4,5 miliar setiap tahun.
Ali berharap peningkatan insentif tersebut tidak hanya menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada RT dan RW, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan di tingkat lingkungan.
Dengan dukungan anggaran yang lebih memadai, RT dan RW diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi koordinasi, pelayanan, serta membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
(ADV)
