Upaya membenahi pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Pati membutuhkan strategi yang berimbang dari hulu hingga ke hilir. Jajaran DPRD Kabupaten Pati mengingatkan bahwa pengetatan regulasi dan fungsi kontrol di tingkat atas tidak akan berdampak besar jika tidak dibarengi dengan perbaikan kinerja para petugas di lapangan.
Anggota Komisi D DPRD Pati, Wisnu Wijayanto, melihat adanya mata rantai yang terputus antara kebijakan pengawasan dan implementasi teknis. Ia meminta agar penguatan pengawasan yang diwacanakan oleh pemerintah daerah benar-benar berimplikasi langsung pada peningkatan kenyamanan yang dirasakan oleh warga saat mengakses layanan.
“Ia menambahkan, penguatan pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kualitas pelaksanaan di lapangan agar tidak terjadi lagi persoalan yang merugikan masyarakat,” jelas legislator Fraksi Gerindra tersebut saat memberikan analisisnya mengenai efektivitas program.
DPRD berharap ada standar operasional prosedur yang lebih tegas bagi para pelaksana di lapangan. Dengan pengawasan yang melekat dan kinerja lapangan yang disiplin, potensi munculnya maladministrasi atau kendala teknis yang merugikan hak-hak sipil warga Pati dapat diminimalisir sedini mungkin.
(ADV)
