PATI – Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Gerindra, Wisnu Wijayanto, menegaskan bahwa setiap program pelayanan publik, termasuk SPPG, harus berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang berkualitas, aman, dan mudah diakses. Menurutnya, kualitas pelayanan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program yang menyentuh kepentingan masyarakat secara langsung.
Wisnu mengatakan berbagai evaluasi yang muncul selama pelaksanaan program harus dijadikan bahan pembenahan. Setiap kendala, baik yang bersifat teknis maupun administratif, perlu segera ditindaklanjuti agar tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik harus terus diperbaiki karena masyarakat berhak memperoleh layanan yang cepat, jelas, dan memberikan kepastian. Setiap kekurangan yang ditemukan harus menjadi bahan evaluasi agar kualitas pelayanan semakin baik,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan mutu pelayanan tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan sistem semata, tetapi juga harus diikuti dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pengawasan, serta koordinasi yang baik antarinstansi pelaksana.
Menurut Wisnu, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari pelaksanaannya, tetapi juga dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diterima.
“Dinas terkait perlu melakukan pembenahan secara menyeluruh, mulai dari sistem pelayanan, mekanisme pengawasan, hingga kualitas petugas di lapangan. Masyarakat tidak boleh dibebani dengan prosedur yang berbelit ataupun pelayanan yang tidak memberikan kepastian. Ketika seluruh aspek pelayanan berjalan sesuai standar, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah akan semakin kuat dan tujuan program dapat tercapai secara optimal,” tegas Wisnu Wijayanto.
Ia menambahkan Komisi D DPRD Kabupaten Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program SPPG melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan setiap pelayanan yang diberikan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat serta memenuhi prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
(ADV)
