PATI, inaraa.id – Anggota Komisi B DPRD Pati dari Fraksi PDIP, Eko Sulistio, menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan yang mencakup perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan sebagai langkah konkret mencegah praktik korupsi di daerah.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Pati yang digelar di Pendopo Kabupaten Pati. Menurutnya, ketiga aspek tersebut harus berjalan selaras agar program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan akuntabel.
“Perencanaan, penganggaran, dan pengawasan ini harus terintegrasi dengan baik. Kalau salah satu lemah, maka berpotensi menimbulkan celah yang bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Eko menjelaskan, dalam tahap perencanaan, seluruh usulan kegiatan harus melalui mekanisme yang jelas dan berbasis kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pada tahap penganggaran, diperlukan transparansi terutama terkait besaran pagu agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Setiap usulan kegiatan harus jelas alurnya. Ketika sudah masuk tahap penganggaran, masyarakat juga perlu tahu berapa pagu yang dialokasikan. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik,” imbuhnya.
Sementara itu, pada aspek pengawasan, ia menilai perlu adanya penguatan baik dari internal maupun eksternal agar pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
“Pengawasan tidak cukup hanya dari internal. Harus ada penguatan dari berbagai pihak agar sistem yang dibangun benar-benar mampu mencegah potensi penyimpangan,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah daerah terus meningkatkan kualitas tata kelola dengan memanfaatkan sistem digital serta memperkuat koordinasi antar lembaga.
“Dengan sistem yang semakin transparan dan terintegrasi, kita harapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati semakin baik dan mampu meminimalisir risiko korupsi,” pungkasnya.
(ADV)
