PATI, inaraa.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada regulasi yang berlaku guna mencegah potensi penyimpangan.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri agenda koordinasi pencegahan korupsi Pemerintah Kabupaten Pati. Ia menekankan bahwa seluruh proses perencanaan, termasuk pokok pikiran (pokir) DPRD, harus mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017.
“Perencanaan harus sesuai dengan regulasi yang ada, dalam hal ini Permendagri 86 Tahun 2017, supaya tidak terjadi tumpang tindih program maupun kegiatan,” ujarnya.
Menurut Hardi, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Ia menilai, tanpa dasar aturan yang kuat, perencanaan pembangunan berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Kalau semua sudah mengacu aturan, maka prosesnya akan lebih tertib, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Ia berharap, melalui penerapan regulasi yang konsisten, Pemerintah Kabupaten Pati dapat meminimalisir potensi penyimpangan serta memperkuat upaya pencegahan korupsi sejak tahap perencanaan.
(ADV)
