PATI, inaraa.id – DPRD Kabupaten Pati menegaskan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Hal tersebut menjadi perhatian utama legislatif saat menerima penyampaian Ranperda dari Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra dalam rapat paripurna.
Ketua DPRD Pati Ali Badrudin mengatakan, laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif pemerintah daerah. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi instrumen evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang bersumber dari masyarakat.
Menurut Ali, DPRD memiliki tanggung jawab memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah dibiayai APBD berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi warga Kabupaten Pati.
“Transparansi harus menjadi prinsip utama. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah digunakan dan apa hasil yang telah dicapai selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, DPRD akan mencermati seluruh dokumen pertanggungjawaban secara detail.
Ia menegaskan bahwa pembahasan Ranperda tidak hanya berfokus pada angka-angka dalam laporan keuangan, melainkan juga melihat efektivitas program pembangunan yang telah dijalankan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dibiayai APBD memiliki dampak yang jelas bagi masyarakat. Jangan sampai serapan anggaran tinggi tetapi manfaatnya belum dirasakan secara maksimal oleh warga,” tegas Ali.
DPRD juga mendorong agar hasil pembahasan Ranperda nantinya dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan APBD pada tahun-tahun berikutnya.
Dengan adanya pengawasan yang ketat dan pembahasan yang objektif, DPRD berharap pengelolaan keuangan daerah semakin profesional, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
(ADV)
