Penggunaan sistem elektronik dalam rencana definitif kebutuhan kelompok tani (e-RDKK) diharapkan mampu menjadi solusi atas carut-marut distribusi pupuk selama ini. Nanda Yahya dari Komisi B DPRD Pati melihat sistem ini sebagai alat pengawasan yang efektif untuk menekan potensi penyimpangan di tingkat distributor maupun pengecer.
Dengan data yang terkunci secara elektronik, setiap transaksi pupuk subsidi harus sesuai dengan identitas dan kuota yang tertera dalam sistem. Nanda menilai pola ini akan menutup ruang bagi oknum-oknum yang mencoba menyalahgunakan pupuk bersubsidi untuk kepentingan pribadi atau dijual kembali dengan harga tinggi.
“Semua bergantung pada data. Kalau datanya tidak valid, maka penyalurannya juga tidak akan tepat sasaran,” tegasnya. Pesan ini ditujukan agar tidak ada manipulasi data di tingkat bawah yang bisa merusak integritas sistem penyaluran nasional secara keseluruhan.
Nanda Yahya berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan legislatif agar implementasi e-RDKK di lapangan benar-benar bersih dari praktik korup. Ia ingin memastikan bahwa pupuk subsidi yang dibiayai negara benar-benar sampai ke tangan petani demi menjaga ketahanan pangan daerah.
(ADV)
