PATI – Pembangunan infrastruktur dipastikan menjadi salah satu fokus utama dalam arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pati ke depan. DPRD Kabupaten Pati menilai peningkatan kualitas jalan, jembatan, dan bangunan penunjang lainnya harus diprioritaskan agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, mengatakan kebutuhan perbaikan infrastruktur masih cukup besar, terutama pada ruas jalan di wilayah pedesaan yang selama ini menjadi jalur utama aktivitas masyarakat. Karena itu, pihaknya terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat penanganan melalui program yang terencana dan berkelanjutan.
“Kondisi infrastruktur masih menjadi perhatian kami. Banyak jalan yang membutuhkan perbaikan, begitu juga jembatan dan talut. Hal itu sudah kami sampaikan kepada Dinas PUPR agar segera ditindaklanjuti sesuai skala prioritas,” ujar Hardi.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari kelancaran transportasi, distribusi hasil pertanian, hingga peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, setiap program pembangunan harus benar-benar disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan.
Hardi menambahkan, DPRD akan mengawal proses pembahasan anggaran agar alokasi untuk pembangunan infrastruktur dapat memberikan hasil yang maksimal. Ia berharap setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah mampu menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Selain mempercepat pembangunan, ia juga menekankan pentingnya menjaga mutu pekerjaan agar jalan, jembatan, maupun talut yang dibangun memiliki daya tahan yang baik dan tidak cepat mengalami kerusakan.
“Kami ingin pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di Kabupaten Pati,” tegasnya.
DPRD berharap sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah terus diperkuat sehingga target pembangunan infrastruktur dapat direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
(ADV)
