PATI, inaraa.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, Hardi, meminta pemerintah daerah mencermati kembali aspirasi masyarakat mengenai besaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Pernyataan tersebut disampaikan setelah DPRD Pati menerima audiensi dari organisasi masyarakat Gerakan Jalan Lurus (GJL). Dalam pertemuan itu, GJL menyampaikan usulan agar tarif BPHTB di Kabupaten Pati ditinjau ulang.
GJL berharap tarif BPHTB dapat dikembalikan menjadi 2,5 persen, sebagaimana ketentuan yang pernah diterapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024.
Hardi menilai masukan dari masyarakat tersebut patut mendapat perhatian. Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk menampung berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, termasuk terkait kebijakan perpajakan daerah.
“Kalau masyarakat merasa ada beban yang terlalu berat, tentu aspirasi itu harus kita dengarkan. DPRD tidak boleh menutup mata terhadap keluhan yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penetapan tarif pajak daerah tetap harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan kemampuan dan kondisi masyarakat dalam menerapkan kebijakan tersebut.
Saat ini, tarif BPHTB di Kabupaten Pati ditetapkan sebesar 4 persen berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2024.
“Perubahan tarif tentu ada dasar dan prosesnya. Tetapi kalau kemudian muncul aspirasi untuk ditinjau kembali, itu juga bisa menjadi bahan evaluasi,” kata Hardi.
DPRD Pati, lanjutnya, akan mendalami usulan tersebut melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait. Kajian diperlukan untuk melihat dampak perubahan tarif terhadap masyarakat maupun penerimaan daerah.
Hardi berharap proses evaluasi dapat menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional. Di satu sisi, beban masyarakat dapat diperhatikan, sementara kepentingan pendapatan asli daerah tetap terjaga.
(ADV)
