PATI, inaraa.id — Wakil Ketua I DPRD Pati Hardi meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa, dan Ketua BPD selesai untuk memulai persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Hardi menilai sejumlah pekerjaan awal seperti pendataan desa, pemetaan masa jabatan kepala desa dan penyusunan rencana tahapan dapat dilakukan lebih awal.
“Persiapannya jangan menunggu Perda selesai. Hal-hal yang memang bisa dikerjakan sekarang, ya segera dikerjakan,” kata Hardi.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan Pilkades pada 2027 tidak dilakukan secara terburu-buru.
Terlebih, terdapat desa yang masa jabatan kepala desanya akan berakhir pada Februari 2027.
Hardi mengatakan pemerintah daerah perlu memiliki peta yang jelas mengenai desa mana saja yang akan mengikuti Pilkades pada gelombang pertama.
“Harus ada data yang pasti. Desa mana yang habis masa jabatannya, kapan waktunya, kemudian bagaimana tahapan pemilihannya. Semua itu perlu dipersiapkan,” ujarnya.
Terkait regulasi, Hardi mengatakan Perda tetap menjadi kebutuhan penting untuk memberikan kepastian teknis dalam pelaksanaan pemerintahan desa.
Namun jika regulasi tersebut belum selesai saat tahapan harus berjalan, ketentuan dari pemerintah pusat dapat menjadi rujukan.
“Jangan sampai persoalan Perda kemudian membuat pelayanan pemerintahan desa terganggu,” jelasnya.
Ia berharap koordinasi antara DPRD, pemerintah daerah dan Dinas PMD semakin diperkuat sehingga target Pilkades dapat terealisasi sesuai jadwal.
(ADV)
