PATI – Dinamika harga kebutuhan pokok yang kerap bergejolak menjadi perhatian serius Komisi B DPRD Kabupaten Pati. Untuk membendung dampak inflasi daerah terhadap kondisi finansial warga, pemerintah daerah diminta menjadikan Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai agenda rutin yang berskala masif.
Ketua Komisi B DPRD Pati, Muslihan, menyatakan bahwa pasar murah bukan sekadar program seremonial berkala, melainkan instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat secara keseluruhan. Efektivitas program ini akan meningkat drastis apabila frekuensi dan lokasinya ditingkatkan hingga menjangkau seluruh kawasan pedesaan.
“Langkah intervensi harga seperti ini sangat efektif meringankan beban pengeluaran harian warga. Agar dampaknya signifikan, pelaksanaannya tidak boleh sporadis, melainkan harus berkelanjutan dan menjangkau seluruh struktur desa di Kabupaten Pati,” kata Muslihan.
Ia menambahkan, pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput membutuhkan stimulan yang konsisten dari pemerintah. Penyediaan komoditas pangan esensial—seperti beras, minyak goreng, dan gula—dengan selisih harga yang ekonomis mampu memberikan ruang bernapas bagi anggaran domestik warga.
Muslihan juga menyarankan agar pemda membangun koordinasi lintas sektor yang lebih solid guna menjamin ketersediaan stok barang. Sinergi antara dinas pertani, dinas perdagangan, serta lembaga penyalur pangan menjadi kunci agar stok yang disiapkan selalu mencukupi permintaan warga desa.
“Dengan keterlibatan semua pihak dan eksekusi yang konsisten, kita tidak hanya menstabilkan harga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi warga. Ini adalah bentuk komitmen nyata dalam mendampingi masyarakat menghadapi tantangan ekonomi,” tambahnya.
(ADV)
