PATI – Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muslihan, dengan tegas menyuarakan pentingnya prinsip keadilan dalam penanganan dampak pascabencana. Ia mendesak agar skema penyaluran bantuan sosial maupun logistik pemulihan dari pemerintah daerah mampu menjangkau seluruh sektor produktif yang terdampak secara menyeluruh. Otoritas penanggulangan bencana diminta tidak tebang pilih atau menganaktirikan para pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.
Penegasan tersebut disuarakan secara lantang oleh Muslihan sesaat setelah dirinya menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) resmi bersama perwakilan petani penerima bantuan puso di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Pati. Langkah ini dinilai esensial agar tidak terjadi kecemburuan sosial di tingkat bawah antara sesama masyarakat yang menjadi korban musibah alam.
Sebagai pucuk pimpinan komisi yang secara khusus membidangi sektor pertanian, perikanan, serta ketahanan pangan daerah, Muslihan menilai setiap roda perekonomian memiliki andil yang sama besarnya dalam menopang kesejahteraan warga. Oleh sebab itu, ketika sebuah wilayah dihantam bencana, porsi perhatian dan bantuan dari pemerintah idealnya didistribusikan secara proporsional dan setara.
“Harapan kami di Komisi B yang membidangi perikanan dan sebagainya, pemerintah ini harus terjun aktif. Harus menginventarisir mana-mana yang kena bencana. Sehingga nanti ada bantuan, tidak hanya untuk pertanian sawah saja, tapi juga ada perhatian khusus untuk sektor lain,” ujar Muslihan menguraikan pokok pikiran komisinya.
Lebih lanjut, legislator senior ini memaparkan bahwa kelompok nelayan tradisional serta para pembudidaya ikan air payau juga tergolong klaster masyarakat yang sangat rentan mengalami keterpurukan ekonomi saat cuaca ekstrem atau banjir melanda. Kerusakan fisik tambak, hanyutnya bibit ikan, hingga hancurnya alat tangkap merupakan bentuk kerugian nyata yang wajib dihitung dalam draf pemulihan bencana.
Guna mewujudkan hal tersebut, Komisi B menuntut instansi teknis terkait segera melakukan validasi data dan pemetaan total di lapangan. Data yang presisi akan mengunci peluang adanya kelompok terdampak yang terlewatkan dalam proses pengalokasian anggaran jaring pengaman sosial daerah.
“Komisi B akan terus mengawal agar seluruh kelompok masyarakat yang terdampak mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada sektor yang luput dari bantuan hanya karena tidak masuk dalam pendataan,” tegas politisi kawakan Kabupaten Pati tersebut.
