PATI – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Pati, Muslihan, meminta Pemerintah Kabupaten Pati menerapkan kebijakan yang adil dalam penanganan dampak bencana. Menurutnya, bantuan pemulihan tidak hanya diberikan kepada sektor pertanian tanaman pangan, tetapi juga harus menjangkau pelaku usaha perikanan, petambak, dan sektor produktif lainnya yang mengalami kerugian.
Muslihan mengatakan setiap sektor memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian daerah. Karena itu, ketika bencana melanda, seluruh masyarakat yang terdampak berhak memperoleh perhatian dan dukungan yang sama dari pemerintah.
Ia menilai salah satu langkah yang harus dilakukan adalah memperkuat pendataan di lapangan agar pemerintah memiliki gambaran menyeluruh mengenai kerusakan yang dialami masyarakat.
“Yang paling penting adalah memastikan seluruh korban bencana tercatat dengan baik. Jangan sampai ada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian tetapi tidak memperoleh bantuan karena tidak masuk dalam pendataan,” kata Muslihan.
Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, masyarakat pesisir termasuk kelompok yang rentan ketika terjadi banjir, rob, maupun cuaca ekstrem. Kerusakan tambak, hilangnya benih ikan, hingga rusaknya sarana produksi membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dipulihkan.
Karena itu, ia mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan koordinasi lintas sektor agar proses pendataan berlangsung lebih cepat, akurat, dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pemulihan ekonomi.
Muslihan menegaskan Komisi B DPRD Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program bantuan pascabencana agar seluruh masyarakat terdampak memperoleh haknya secara proporsional.
“Kami ingin penanganan pascabencana dilakukan secara menyeluruh. Semua sektor yang terdampak harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bangkit, sehingga pemulihan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih cepat dan merata,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan OPD teknis semakin diperkuat sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan mampu membantu masyarakat memulai kembali aktivitas ekonomi mereka.
(ADV)
