PATI – Presisi dalam perencanaan anggaran menjadi kunci utama terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kebocoran fiskal. Menyadari hal tersebut, Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati memberikan atensi khusus terhadap proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam setiap paket pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.
Langkah pengawasan ini dinilai mendesak guna memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan secara efisien dan tepat sasaran. Pihak legislatif tidak ingin melihat adanya pemborosan anggaran yang dipicu oleh kalkulasi pagu proyek yang tidak mencerminkan harga riil di lapangan.
Anggota Komisi C DPRD Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerusl Sofyan, mengingatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih serius dan tidak asal-asalan dalam menentukan nilai acuan HPS. Menurutnya, akurasi data pasar merupakan modal mutlak yang harus dimiliki oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelum melempar paket proyek ke sistem lelang elektronik.
“Penyusunan HPS harus logis dan sesuai harga pasar. Jangan sampai ada penggelembungan nilai yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi daerah,” tegas Jaza Khoerusl Sofyan saat memberikan peringatan keras terkait akuntabilitas pengadaan.
Politisi muda asal Kecamatan Winong ini menilai, kelalaian dalam melakukan riset harga pasar tidak hanya memicu pemborosan skala besar, tetapi juga membuka celah lebar bagi praktik mark-up atau penggelembungan harga. Jika hal ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat, kualitas infrastruktur maupun fasilitas publik yang diterima masyarakat dipastikan jauh dari kata ideal.
Oleh karena itu, Komisi C berkomitmen untuk memperketat fungsi kontrolnya sejak tahap perencanaan anggaran. Pengawasan melekat ini diharapkan mampu memaksa instansi terkait untuk menyajikan draf anggaran yang rasional, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Pengadaan yang transparan dan akuntabel harus dimulai dari perencanaan yang baik, termasuk dalam penentuan HPS. Ini menjadi salah satu upaya untuk menjaga integritas pengelolaan anggaran daerah,” pungkasnya mengakhiri pembicaraan.
