PATI – Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi Golkar, Jaza Khoerul Sofyan, meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati lebih cermat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada setiap proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, ketepatan penyusunan HPS menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang efisien, transparan, dan akuntabel.
Jaza mengatakan HPS bukan sekadar persyaratan administratif dalam proses pengadaan, melainkan menjadi dasar penting untuk menentukan kewajaran nilai suatu pekerjaan. Oleh karena itu, penyusunannya harus mengacu pada data dan kondisi pasar yang aktual.
“Perencanaan yang baik akan menghasilkan pelaksanaan program yang lebih efektif. Karena itu, penyusunan HPS harus dilakukan secara teliti berdasarkan harga pasar yang sebenarnya sehingga anggaran yang dialokasikan benar-benar sesuai kebutuhan,” ujarnya.
Ia menilai akurasi dalam penyusunan HPS juga akan memberikan manfaat bagi pemerintah daerah karena mampu menciptakan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan serta meminimalkan potensi pemborosan anggaran.
Selain itu, Jaza berharap OPD memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses perencanaan agar setiap dokumen pengadaan disusun berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami ingin setiap rupiah yang berasal dari APBD memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh tahapan pengadaan harus dimulai dari perencanaan yang berkualitas. HPS harus disusun secara profesional, didukung survei harga yang akurat, serta memperhatikan perkembangan pasar. Dengan begitu, proses pengadaan akan lebih efisien, menghasilkan pekerjaan yang berkualitas, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan,” tegas Jaza Khoerul Sofyan.
Ia menambahkan Komisi C DPRD Kabupaten Pati akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Menurutnya, pengawasan sejak tahap perencanaan menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan APBD berjalan efektif, transparan, dan mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas bagi masyarakat.
(ADV)
