PATI – Mengelola alokasi anggaran pembangunan dalam jumlah fantastis menuntut tanggung jawab moral dan fungsi pengawasan yang ekstra ketat dari jajaran legislatif. DPRD Kabupaten Pati menegaskan tidak akan membiarkan sepeser pun uang rakyat dalam draf proyek infrastruktur diselewengkan atau dikerjakan secara asal-asalan.
Komitmen untuk pasang badan mengawal jalannya realisasi anggaran disuarakan oleh unsur pimpinan dewan. Pengawasan ketat akan diberlakukan mulai dari draf penentuan kontraktor pemenang tender, kualitas aspal atau beton yang digunakan, hingga ketepatan waktu penyelesaian proyek.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati, H. Hardi, menyatakan bahwa draf lokasi yang berhak menerima perbaikan harus murni berbasis pada tingkat urgensi kerusakan di lapangan, bukan atas dasar kedekatan kepentingan politik tertentu.
“Memang banyak sekali jalan yang perlu diperbaiki, jembatan juga, termasuk talut. Ini sudah kami usulkan ke Dinas PUPR agar segera dilakukan perbaikan,” ungkap Hardi menerangkan langkah awal draf pengawasannya.
Hardi menjamin bahwa draf pagu anggaran jumbo yang disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut akan dikunci peruntukannya secara transparan agar bisa diawasi bersama oleh masyarakat luas.
“Insya Allah tahun 2026 ini akan direalisasikan melalui APBD, dengan anggaran sekitar Rp200 miliar,” imbuh legislator senior tersebut memberikan kepastian nilai draf proyek.
Parlemen mengingatkan agar tidak ada proyek yang mengalami draf putus kontrak atau mangkrak di tengah jalan. Ketegasan dewan ini menjadi jaminan bagi warga Pati bahwa anggaran Rp200 miliar tersebut akan menjelma menjadi jalan yang mulus dan jembatan yang kokoh.
